Yogyakarta (MAN 2 Bantul) — Kunjungan edukatif siswa dan guru MAN 2 Bantul ke Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (14/10/2025) berlangsung menarik dan sarat pembelajaran. Tidak hanya siswa yang aktif dalam sesi tanya jawab, tetapi juga para guru yang turut menggali isu aktual terkait pengaruh kebijakan pemerintah pusat terhadap pengelolaan anggaran daerah.
Salah satu momen penting terjadi ketika Nurhayati, guru MAN 2 Bantul, mengajukan pertanyaan kritis kepada Tri Suyutiyanto, perwakilan DPRD DIY, mengenai dampak kebijakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa tentang pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Nurhayati menanyakan bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi ruang fiskal DPRD DIY serta dampaknya terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah. Menurutnya, pemahaman mengenai isu ini penting agar peserta didik dan tenaga pendidik dapat melihat hubungan antara kebijakan fiskal nasional dan realitas pembangunan di daerah.
“Kami ingin tahu sejauh mana kebijakan pemerintah pusat, khususnya pemangkasan dana transfer, berpengaruh terhadap kinerja DPRD dan pelaksanaan program di tingkat provinsi. Sebab, hal ini tentu berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat,” ujar Nurhayati dalam sesi dialog tersebut.
Menanggapi hal itu, Tri Suyutiyanto memberikan penjelasan komprehensif mengenai dinamika hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran melalui pemangkasan TKD memang berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah, termasuk DIY.
“Kebijakan pemangkasan TKD ini berdampak signifikan pada daerah karena DAU dan DAK menjadi sumber utama pembiayaan program daerah, termasuk kegiatan operasional DPRD. Ketika dana itu berkurang, otomatis ruang gerak kita dalam menyusun anggaran menjadi lebih terbatas,” terang Tri.
Ia menambahkan, pengurangan dana tersebut tidak hanya memengaruhi kegiatan administratif DPRD, tetapi juga bisa menghambat pelaksanaan program pembangunan prioritas. Beberapa kegiatan non-prioritas harus dikaji ulang, bahkan ditunda hingga kondisi keuangan kembali stabil.
“Dalam pembahasan RAPBD 2026 nanti, DPRD DIY bersama Pemerintah Daerah akan meninjau ulang skala prioritas pembangunan agar tetap berjalan meskipun dengan sumber dana yang terbatas,” jelasnya.
Tri juga menekankan pentingnya transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, agar pemangkasan anggaran tidak menurunkan kualitas layanan publik. DPRD berkomitmen menjaga agar program di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi prioritas utama.
“Kami berupaya memastikan efisiensi anggaran tidak mengorbankan layanan publik. Justru ini momentum untuk memperbaiki manajemen keuangan agar lebih efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.
Dialog tersebut menjadi momen pembelajaran berharga bagi para siswa yang antusias menyimak diskusi antara guru dan anggota dewan. Mereka mendapatkan gambaran nyata tentang bagaimana kebijakan ekonomi nasional dapat memengaruhi kehidupan masyarakat di daerah.
Kepala MAN 2 Bantul, Nur Hasanah Rahmawati, yang turut mendampingi rombongan, mengapresiasi keberanian dan kepekaan para guru serta siswa dalam mengangkat isu aktual di forum legislatif.
“Pertanyaan Bu Nurhayati menunjukkan bahwa dunia pendidikan harus responsif terhadap kebijakan publik. Ini bukti bahwa madrasah tidak hanya mendidik dalam bidang keagamaan, tetapi juga mendorong literasi kebijakan dan ekonomi,” ujarnya.
Ia menambahkan, kunjungan ini bukan sekadar kegiatan rekreatif, tetapi merupakan pembelajaran kontekstual agar guru dan siswa memahami dinamika kebijakan pemerintahan dan dampaknya bagi masyarakat.
“Kami ingin anak-anak MAN 2 Bantul tumbuh menjadi generasi yang kritis, peka terhadap isu publik, dan berani menyuarakan aspirasi dengan cara yang santun,” lanjutnya.
Tri Suyutiyanto juga memberikan apresiasi atas semangat para peserta kunjungan. Menurutnya, pertanyaan dari guru MAN 2 Bantul mencerminkan tingkat literasi kebijakan yang baik.
“Tidak banyak tenaga pendidik yang mampu mengaitkan kebijakan nasional dengan dampaknya di daerah secara mendalam. Diskusi seperti ini penting agar kita semua memahami bahwa politik dan ekonomi berjalan beriringan,” ungkapnya.
Kegiatan literasi politik di DPRD DIY tersebut ditutup dengan sesi foto bersama dan penyerahan cendera mata dari pihak madrasah. Para guru dan siswa MAN 2 Bantul meninggalkan gedung legislatif dengan pemahaman baru tentang keterkaitan antara kebijakan fiskal nasional dan tata kelola keuangan daerah.
Kunjungan ini menjadi bukti bahwa MAN 2 Bantul tidak hanya berfokus pada pembentukan karakter religius, tetapi juga pada penguatan literasi politik dan ekonomi bagi warga madrasah. Melalui kegiatan seperti ini, guru dan siswa diajak memahami bahwa kebijakan pemerintah tidak berdiri sendiri, melainkan berdampak luas terhadap kesejahteraan dan pembangunan daerah.
