Zona Integritas

Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan PermenPAN RB No 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah untuk mewujudkan WBK dan WBBM pada seluruh unit kerja. Maka pada tahun 2021 seluruh unit/satuan kerja berkewajiban membangun ZI yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Mendorong Budaya Antikorupsi

e-Zona Integritas sebagai indikator hasil Pembangunan Zona Integritas di MAN 2 BANTUL dalam membangun nilai-nilai budaya kerja yang Smart, Akuntabel, Integritas dan Loyalitas:

Pembentukan Agen Perubahan di seluruh unit kerja.
Membangun SDM Aparatur yang profesional.
Perubahan Budaya Kerja Organisasi.
Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
Inovasi dalam Pelayanan Publik.
Semangat antikorupsi yang terpelihara.

Area I : Manajemen Perubahan

Area II : Penataan Tatalaksana

Area III : Penataan Sistem Manajemen SDM

Area IV : Penguatan Akuntabilitas

Area V: Penguatan Pengawasan

Area VI : Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Berdasarkan PERMENPAN-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang pedoman pembangunan ZI, Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set),serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

Meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan manajemen perubahan, yaitu:

Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas.

Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- - Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah disusun;
  - Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
  - Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- Seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas dan WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan;
- Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti.

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- Agen Perubahan telah ditetapkan;
- Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di lingkungan organisasi; dan
- Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, Pola Mutasi Internal, Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, Penetapan kinerja individu. Didalam Peraturan MENPAN-RB No. 10 Tahun 2019, Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
Meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penataan manajemen SDM, yaitu:

Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

Unit kerja telah membuat rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya dalam hal rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan;
Unit kerja telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya; dan
Unit kerja telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhdap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.

Pola Mutasi Internal

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

unit kerja telah menetapkan kebijakan pola mutasi internal;
unit kerja telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal; dan
unit kerja telah memiliki monitoring dan evaluasi terhdap kebijakan pola rotasi internal.

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge); dan
Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai di unit kerja terkait untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

Penetapan Kinerja Individu

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

telah memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya;
telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik; dan
hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.

Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

pelaksanaan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan

Sistem Informasi Kepegawaian

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pada unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah (Peraturan MENPAN-RB No. 10 /2019). Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah:

Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah;
Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah;
Meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan
Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masingmasing instansi pemerintah.

Atas dasar hal tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang perlu dilakukan untuk menerapkan penguatan pengawasan, yaitu:

Pengendalian Gratifikasi

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi; dan
unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.

Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;
unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;
unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risikoyang telah diidentifikasi;
unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak terkait.

Pengaduan Masyarakat

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat;
unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat; dan
unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

Whistle Blowing System

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

unit kerja telah menerapkan whistle blowing system;
unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system; dan
unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system.

Penanganan Benturan Kepentingan

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, seperti:

Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan;
Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.

Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu pada kondisi

Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK bagi pegawai yang wajib LHKPN;
Tingkat kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan (SiHARKA) bagi pegawai yang tidak wajib LHKPN.